
PALANGKA RAYA, MEDIASUARAINDONESIA.ID – Sekretaris Umum Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Kalimantan Tengah (Kalteng), Ahmada Dahlan, mengingatkan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng agar menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal serta aktif hadir di tengah masyarakat.
Menurut Ahmada, jabatan yang dipercayakan kepada setiap pejabat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
Terlebih, di tengah berbagai persoalan daerah yang membutuhkan perhatian serius, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta isu lingkungan, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas teknis diminta tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan.
Ahmada menegaskan, para pejabat yang menjadi pembantu Gubernur memiliki dua tanggung jawab penting.
Pertama, menjalankan roda pemerintahan sesuai instruksi, kebijakan, serta visi dan misi kepala daerah. Kedua, memberikan pelayanan, penjelasan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka.
“Pejabat OPD harus memahami bahwa jabatan dan kewenangan yang mereka miliki bersumber dari kepercayaan negara dan rakyat. Karena itu, mereka wajib hadir di tengah masyarakat, menjelaskan program kerja, sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga,” tegas Ahmada.
Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi dalam tata kelola pemerintahan saat ini adalah masih adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam situasi darurat Karhutla maupun persoalan lingkungan yang menjadi perhatian publik, masih terdapat pejabat OPD dan kepala dinas teknis yang dinilai kurang aktif tampil memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun media.
Akibatnya, Gubernur kerap menjadi sosok yang paling sering tampil di ruang publik untuk menjelaskan berbagai persoalan daerah, bahkan ketika penanganan teknis sebenarnya menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat seolah-olah pemerintah daerah kurang responsif, padahal berbagai upaya penanganan di lapangan terus berjalan.
“Jangan sampai Gubernur harus menghadapi semuanya seorang diri. Para kepala OPD harus berani mengambil tanggung jawab, menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Jangan biarkan Gubernur menjadi satu-satunya perisai pemerintah di hadapan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmada menyoroti peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dinilainya harus mampu menjadi penghubung sekaligus pengatur strategi komunikasi lintas sektor di lingkungan pemerintahan.
Diskominfo tidak seharusnya dibebani sebagai satu-satunya juru bicara untuk seluruh persoalan kedinasan.
Sebaliknya, instansi tersebut harus memastikan informasi dari setiap OPD tersampaikan secara akurat, terkoordinasi, dan mudah dipahami masyarakat.
Sementara itu, kepala dinas maupun pejabat teknis yang memiliki kewenangan langsung terhadap suatu program harus berani tampil memberikan keterangan kepada publik dan media.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung dari pihak yang benar-benar memahami persoalan, sekaligus mengetahui perkembangan program dan kebijakan pemerintah secara jelas.
Ahmada juga menekankan bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi.
Setiap kebijakan dan program penanganan persoalan daerah harus disampaikan secara utuh kepada masyarakat, mulai dari tujuan pelaksanaan, bentuk bantuan yang diberikan kepada warga terdampak, capaian pekerjaan, hingga berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja dan bagaimana anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan untuk kepentingan bersama.
Di tengah perkembangan media sosial dan derasnya arus informasi, pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan komunikasi satu arah ataupun menutup diri terhadap kritik dan keluhan masyarakat.
Ahmada berharap seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Kalteng dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan responsivitas, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.
“Sudah saatnya seluruh pejabat dan kepala OPD pasang badan untuk publik. Jangan hanya menunggu perintah atau berlindung di balik meja. Turun ke lapangan, sampaikan informasi secara transparan, dan tunjukkan hasil kerja nyata. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang bekerja bersama, bukan membiarkan Gubernur berjuang sendirian,” pungkasnya.
(Tbk)
