BOGOR — Aktivitas usaha peternakan bebek yang berlokasi di Kampung Rawailat, Gang Onin RT 03/RW 08, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, menuai keluhan dan protes dari masyarakat sekitar. Usaha tersebut dikeluhkan warga karena diduga belum memiliki perizinan yang sesuai, serta menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal, Sabtu (7/11/2026).
Puncak dari keresahan tersebut mendorong sejumlah warga mendatangi lokasi peternakan secara langsung untuk menyampaikan aspirasi dan meminta agar aktivitas usaha dihentikan sementara apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
Menanggapi aduan warga, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama unsur pengurus RT setempat telah mendatangi lokasi guna meninjau situasi. Kendati demikian, menurut keterangan warga, upaya penanganan awal tersebut belum membuahkan hasil penyelesaian yang memuaskan. Sementara itu, pemilik peternakan berinisial (D) belum memberikan keterangan atau klarifikasi terbuka kepada warga setempat.
Sejumlah warga yang ditemui awak media menyampaikan harapan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata.
”Kami sangat terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan oleh peternakan bebek ini. Lingkungan pemukiman seharusnya dijaga kenyamanannya, bukan digunakan untuk usaha yang berdampak buruk bagi kesehatan warga. Kami berharap ada perhatian serius untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap salah seorang warga.
Warga lainnya turut mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, pihak Kecamatan Cileungsi, dan Pemerintah Desa Dayeuh, untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemeriksaan menyeluruh ke lokasi.
Masyarakat berharap instansi berwenang tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran terkait izin usaha maupun pencemaran lingkungan.
Persoalan ini diharapkan dapat segera diselesaikan secara bijak dan transparan oleh pihak terkait guna menghindari potensi konflik di tengah masyarakat, sekaligus mengembalikan hak warga atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan nyaman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media tetap membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi pemilik usaha maupun instansi terkait guna berimbang dalam pemberitaan. (Ricki Ananda)
